EK-LMND Soroti Kecenderungan Sekda Hadapi Massa:"Rakyat Butuh Pertanggungjawaban, Bukan Sekedar Perwakilan"

Pematangsiantar, DAILYPOS.ID – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Pematangsiantar menyoroti kecenderungan Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang tampil mewakili Pemerintah Kota Pematangsiantar ketika masyarakat menyampaikan kritik dan tuntutan, sementara Wali Kota Wesly Silalahi relatif jarang hadir secara langsung dalam situasi serupa.

EK-LMND menilai persoalan tersebut bukan sekadar mengenai siapa yang menerima massa aksi, melainkan menyangkut pola pertanggungjawaban politik pemerintah daerah terhadap persoalan masyarakat yang telah berulang dan belum memperoleh penyelesaian konkret.

“Yang kami persoalkan bukan Sekda. Sekda adalah bagian dari struktur pemerintahan dan tentu memiliki kewenangan menjalankan tugasnya. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa dalam berbagai situasi ketika masyarakat datang membawa kritik dan persoalan yang berhadapan langsung dengan kebijakan pemerintah, representasi pemerintah lebih sering tampil melalui Sekda,” kata Ketua EK-LMND Pematangsiantar, Prayuda Situmorang, S.H., Minggu (30/8/2026).

Menurut Yuda, persoalan tersebut semakin relevan karena masyarakat Pematangsiantar belakangan sedang mempertanyakan jarak antara kehadiran kepala daerah dalam agenda pemerintahan dan seremonial dengan kehadiran langsung dalam menghadapi persoalan publik yang bersifat konflikual.

“Ini bukan soal mengatakan Wali Kota tidak bekerja. Kami juga tidak mengatakan setiap aksi harus ditemui Wali Kota. Tetapi kepala daerah adalah pemegang mandat politik. Ketika persoalan masyarakat sudah berulang dan tuntutannya diarahkan kepada pemerintah daerah, publik berhak mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban politik itu dijalankan,” ujarnya.

Gurilla Belum Menemukan Titik Akhir

EK-LMND mengaitkan persoalan tersebut dengan konflik agraria di Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melewati pergantian pemerintahan.

Persoalan Gurilla kembali menjadi salah satu tuntutan utama Front GERILYAWAN dalam aksi pada Kamis (27/8/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kota Pematangsiantar menindaklanjuti persoalan agraria Gurilla dan ketentuan tata ruang yang mereka persoalkan.