EK-LMND Soroti Kecenderungan Sekda Hadapi Massa:"Rakyat Butuh Pertanggungjawaban, Bukan Sekedar Perwakilan"

Menurut EK-LMND, perbedaan antara hasil pengawasan pemerintah dan keluhan masyarakat tersebut tidak boleh diselesaikan hanya dengan saling menyatakan siapa yang benar.

“DLH sudah menyatakan bahwa mereka melakukan pengawasan dan hasil pengujian berada dalam standar. Kami catat itu. Kami tidak akan mengatakan DLH berbohong karena tidak ada dasar untuk menyimpulkan demikian,” kata Yuda.

Namun, menurutnya, klaim kepatuhan terhadap baku mutu juga tidak boleh menjadi titik akhir ketika masyarakat masih menyampaikan keluhan yang serius.

“Justru karena DLH menyatakan hasilnya sesuai standar, maka pemerintah harus mampu menjelaskan kepada masyarakat: kapan pengujian dilakukan, parameter apa yang diuji, laboratorium mana yang melakukan, bagaimana metode pengujiannya, dan apakah hasil tersebut dapat diakses publik. Kalau memang sesuai standar, buka datanya. Dengan begitu persoalan dapat diuji secara objektif,” ujarnya.

Yuda menilai pendekatan tersebut lebih adil daripada langsung menyatakan perusahaan bersalah maupun langsung menutup persoalan dengan klaim bahwa emisi telah memenuhi standar.

“Kami tidak meminta pemerintah menghukum perusahaan tanpa bukti. Kami juga tidak meminta pemerintah menyatakan warga pasti benar tanpa pemeriksaan. Yang kami minta adalah verifikasi yang transparan, dapat diuji, dan menjawab keluhan masyarakat,” katanya.

Pemerintah Diminta Tidak Menyamakan Aktivitas dengan Hasil

EK-LMND menilai persoalan Gurilla dan Tomuan memperlihatkan pentingnya membedakan antara aktivitas pemerintahan dan hasil pemerintahan.

Menurut Yuda, rapat, koordinasi, pengawasan, pengujian, audiensi dan surat-menyurat merupakan bagian dari proses pemerintahan, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan suatu persoalan telah selesai.

“Rapat bukan penyelesaian. Koordinasi bukan penyelesaian. Pengawasan bukan penyelesaian. Pengujian juga bukan penyelesaian apabila setelah hasilnya keluar masyarakat tetap tidak mendapatkan penjelasan yang dapat diverifikasi,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah harus berani menunjukkan hasil dan indikator yang dapat diperiksa publik.

“Kalau Gurilla sudah ada perkembangan, tunjukkan perkembangannya. Kalau Tomuan sudah dinyatakan sesuai standar, buka hasil pengujiannya. Kalau masyarakat masih mengeluh, jelaskan mengapa keluhan itu terjadi. Jangan biarkan publik hanya menerima dua pernyataan yang bertentangan tanpa data yang dapat diperiksa,” ujarnya.