EK-LMND Soroti Kecenderungan Sekda Hadapi Massa:"Rakyat Butuh Pertanggungjawaban, Bukan Sekedar Perwakilan"

*Capaian Pemerintah Tetap Harus Diakui, tetapi Tidak Menghapus Masalah*

EK-LMND juga menegaskan bahwa kritik terhadap Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak dimaksudkan untuk menyangkal seluruh capaian pemerintahan Wesly Silalahi.
Menurut Yuda, capaian pemerintah harus dinilai secara objektif berdasarkan indikatornya masing-masing.

“Kami tidak mengatakan semua yang dilakukan pemerintah gagal. Itu juga tidak objektif. Kalau ada capaian pembangunan, pelayanan publik membaik, indikator ekonomi meningkat atau pemerintah memperoleh penghargaan, semuanya harus dinilai berdasarkan data,” katanya.

Namun ia menolak apabila keberhasilan pada satu sektor digunakan untuk membantah kritik terhadap sektor lain.

“WTP adalah indikator pengelolaan keuangan. Itu penting. Tetapi WTP tidak menjawab konflik agraria. Indikator ekonomi tidak otomatis menjawab persoalan lingkungan. Penghargaan pelayanan tidak otomatis menyelesaikan persoalan masyarakat tertentu. Setiap persoalan harus dijawab dengan indikatornya sendiri,” ujar Yuda.

Menurutnya, pemerintahan yang sehat justru tidak perlu menjadikan seluruh kritik sebagai ancaman terhadap citra pemerintah.

“Pemerintah tidak akan menjadi lebih buruk hanya karena mengakui ada masalah yang belum selesai. Sebaliknya, pemerintah justru akan lebih kredibel apabila mampu mengatakan: ini sudah selesai, ini masih dalam proses, ini kewenangannya berada di sini, dan ini langkah berikutnya,” katanya.

Persoalannya Bukan Sekda, tetapi Akuntabilitas Wali Kota

Yuda kembali menegaskan bahwa EK-LMND tidak mempersoalkan Sekda sebagai pejabat yang menerima massa.

“Sekda bekerja berdasarkan struktur pemerintahan. Itu bukan masalah,” katanya.

Yang menjadi perhatian, kata dia, adalah kecenderungan kepala daerah relatif jarang tampil langsung dalam situasi ketika masyarakat menyampaikan kritik.

“Sekali lagi, kami tidak mengatakan Wali Kota wajib menemui setiap demonstran. Yang kami persoalkan adalah akuntabilitas politik. Kalau pemerintah terus menggunakan mekanisme perwakilan, masyarakat akhirnya perlu bertanya kepada siapa mereka sebenarnya mendapatkan jawaban politik atas persoalan yang mereka bawa,” ujarnya.

Menurut Yuda, kritik tersebut harus ditempatkan dalam konteks demokrasi.